“Dana Bansos Prov. Jabar Rp. 8,4 M di Garut Terindikasi Fiktif”

Garut, Kompass Indonesia - Sejumlah Petinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, mulai tidak bisa tidur nyenyak, khusus yang mengelola Keuangan Daerah. Sebab ada dugaan penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang berpo-tensi tindak pidana korupsi. Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk Pemkab Garut kini jadi pergunjingan masyarakat, karena dana Bansos tersebut diduga sebagian lenyap dan menjadi “bancakan” para Petinggi di Pemkab Garut.

Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut TA. 2011 senilai Rp. 8,4 Miliar pelaksanaan untuk organisasi, masyarakat terindikasi fiktif.
 
Dana Bansos Prov. Jabar melalui permohonan bantuan Bupati Garut, meliputi 3 klasifikasi kegiatan yakni pengadaan sarana prasarana, usaha dan permodalan serta usaha bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Informasi yang dihimpun KI, permohonan kegiatan tersebut diajukan Bupati Garut kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Ketua DPRD Prov. Jabar, Ketua Banggar DPRD Jabar, Kepala Bappeda Jabar, Ketua DPRD Garut dan Kepala Bappeda Garut. Proposal yang diajukan Bupati Garut yakni tentang bantuan program/kegiatan sarana dan prasarana TA. 2011 bernomor 900/786/DPPKAD tertanggal Maret 2011 sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dengan total Rp. 900.000.000.
 
Proposal lainnya tentang bantuan usaha permodalan TA. 2011 bernomor 900/784/DPPKAD tertanggal Maret 2011 berjumlah 45 kegiatan dengan nilai total Rp. 4.500.000.000 sedangkan Proposal tentang bantuan usaha dan permodalan bidang pertanian, perekonomian, dan perikanan TA. 2011 bernomor 900/785/DPPKAD tertanggal maret 2011, berjumlah 30 kegiatan dengan total Rp. 3.000.000.000. Dari semua pengajuan tersebut masing-masing untuk 84 kegiatan mendapat alokasi dana yang sama besar Rp. 100.000.000 per kegiatan.
 
Sedianya Dana Bansos itu disalurkan sesuai proposal untuk mendapatkan dana guna membiayai berbagai kegiatan mereka. Namun, fakta dilapangan organisasi-organisasi sosial tersebut mengaku tidak mendapat atau menerima Dana Bansos.

Lebih jauh lagi, tanda tangan pengurus dan cap stempel organisasi yang tertera dalam proposal pengajuan Bansos di duga palsu, karena pengurus organisasi terkait, tidak pernah membubuhkan stempel dan menanda tangani proposal pengajuan Bansos. Sesuai temuan dan investigasi tim Kompass Indonesia, ternyata ditemukan beberapa proposal terindikasi fiktif.
 
Permohonan bantuan seperti tertera dalam proposal ternyata tidak pernah mengajukan permohonan bantuan. Anehnya nama dan jenis kegiatan maupun usahanya tercantum dalam daftar permohonan. Sedikitnya 15 tempat mengeluh tak pernah mengajukan bantuan. Ada juga mengatakan mengajukan bantuan, tapi itu ke DPRD Garut dan nilainya hanya Rp. 20.000.000. Itupun, diterimanya hanya Rp. 10.000.000. Karena yang Rp. 10.000.000 diambil oleh pihak lain yang mengaku berjasa mengurus proposalnya.
 
Temuan KI diantaranya rehabilitasi sarana seni ketangkasan Domba Garut atas nama Padepokan Dirgantara, bantuan bagi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Garut dan Pembangunan Madrasah Al-Muawanah. Padepokan Dirgantara tercantum dalam daftar permohonan untuk bantuan keuangan rehabilitasi sarana seni ketangkasan Domba Garut dengan alokasi dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000. Namun, setelah dicek, pemilik Padepokan Dirgantara mengatakan tak mengetahui perihal bantuan tersebut sama sekali, apalagi menerima dananya.
 
Kemudian, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Garut tercantum sebagai permohonan bantuan sebesar Rp. 100.000.000 untuk pengembang UMKM HNSI Garut di masyarakat pesisir Garut Selatan. Padahal Pihak HNSI, tak pernah mengajukan bantuan tersebut dan tak pernah menerima pencairan dananya. Sedangkan madrasah Al-Muawanah di KP. Babakan Sari Desa Situ Saeur Kec. Karang Pawitan terdaftar juga sebagai pemohon bantuan pembangunan Madrasah senilai Rp.100.000.000. Padahal Al-Muawanah di kampung tersebut bukan merupakan Madrasah melainkan nama sebuah Mesjid. Pengurus Mesjid bersangkutan sama sekali tak pernah mengajukan proposal bantuan kepihak manapun.
 
Ketika Kompass Indonesia menghubungi Kepala Dinas (Kadis) Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Garut, Ir. Hermanto, mengatakan, kepada wartawan bahwa di SKPD yang dipimpinnya untuk HNSI dan Padepokan Dirgantara untuk Ketangkasan Domba Garut tidak ada menerima Dana Bansos tersebut. “Kami tidak mengetahui penyaluran Bansos itu, silahkan menghubungi bagian anggaran DPPKA,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut melalui Kadis DPP-KA, Totong tidak dapat dihubungi KI walaupun sudah diarahkan oleh Sekda kepada Kadis DPPKA untuk mengadakan konfirmasi dengan tim Kompass Indonesia. Namun, salah seorang Staf Bagian Umum DPPKA yang tidak mau menyebutkan jati dirinya mengatakan kepada KI bahwa masalah ini sedang tahap penyelidikan Polda Jabar, atas pengaduan salah satu LSM yang ada di Garut. Masyarakat Garut mengharapkan agar pihak aparat Hukum dapat secepatnya mengungkap siapa dalang atau oknum Pejabat Petinggi Garut yang menggerogoti Dana Bansos yang lenyap tersebut. Karena hal ini sudah ditangan Polda Jabar dan sudah masuk keranah Hukum agar dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku di NKRI, sehingga ada efek jera kepada oknum Pejabat tersebut. Mawardi