Limbah PT. KPUC Cemari Lingkungan

DPRD Komisi III Malinau Angkat Bicara
 

Anggota DPRD Kab. Malinau, Komisi III, H. Rudi, menunjuk saluran pembuangan limbah

Malinau, Kompass Indonesia - Air merupakan salah satu kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan sehari-sehari bagi seluruh mahluk hidup, namun apa jadinya air dicemari oleh limbah tambang, siapa yang bertanggung jawab?

Sungguh ironis sekali “ulah” perusahaan tambang Batu Bara PT. KPUC yang telah Mengantongi Ijin Operasi dikabupaten Malinau, namun menimbulkan gejolak di masyarakat di empat kecamatan di Kabupaten Malinau sepanjang aliran sungai, sebut saja salah satu Kecamatan Malinau Selatan yang membawahi 25 desa yang terdekat dengan area Tambang perusahaan PT. KPUC  melakukan kegiatan pertambangan.

Menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Malinau H. Rudi mengatakan berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat di sepanjang aliran sungai Malinau, mulai dari sungai Punan Rian, Seturan sampai pada aliran sungai Malinau dialiri oleh limbah perusahaan batu bara. Berdasarkan hasil temuan kami dilapangan, H. Rudi selaku anggota DPRD Komisi III menambahkan bahwa, Perusahaan PT. KPUC telah melanggar aturan-aturan pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.

Seharusnya perusahaan tambang yang telah mengantongi ijin operasional wajib memperhatikan dan tunduk dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam AMDAL mengenai Lingkungan Hidup. Namun pada kenyataan nya perusahaan Tambang batu bara PT. KPUC seolah tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan lagi aturan dan ketentuan pertambangan. Lihat saja sendiri, cetusnya, ulah perusahaan tambang PT.KPUC (Kayan Putra Utama Coal) yang sangat berani dan mencengangkan Pertama aliran sungai prok yang berada di Kecamatan Malinau Selatan Desa Punan Rian itu ditutup oleh Perusahaan PT.KPUC untuk penampungan limbah nya.

Kedua  PT. KPUC mengaliri limbah kegiatan tambangnya langsung kealiran sungai Punan Rian yang  dalam hal ini tidak melalui proses penyaringan. Wajar saja kalau masyarakat disepanjang Aliran sungai Punan Rian sampai kealiran sungai Malinau masyarakatnya pada geram sekali atas perilaku perusahaan tambang tersebut. Masyarakat kita jangan terus menerus dibodohi. "Saya harap agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah Kalimantan Timur maupun instansi terkait dalam penanganan permasalahan ini harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang batu bara tersebut, dan mengharap pihak perusahaan segera membuat jaringan air bersih buat masyarakat disekitar tambang dan mengembalikan aliran sungai prok dan rian seperti semula di Kabupaten Malinau ini. Dan jangan coba-coba “bermain” karena DPRD dan masyarakat akan selalu mengawasi. Jika perlu dalam hal ini DPRD akan menggunakan hak ANGKET nya."HB