Jakarta, KI
Praktek Dugaan Persekongkolan yang konspirasi dengan kelompok sekampung di Sudin Dikmen Jakbar ramai diperbincangkan, maslah ini sangat layak ditindak lanjuti ke ranah hukum karena per-soalannya semakin jelas
Dugaan persekongkolan yang konspirasi dengan kelompok sekampung di Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat sudah layak ditindak lanjuti ke ranah hukum untuk menjadi perkara hukum.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LSM ABRI, Benyamin Pelawi, Menurutnya dugaan semacam itu sebetulnya harus dijadikan sebagai entry point titik masuk untuk mengurai perkara-perkara kolusi dan nepotisme yang berpotensi melahirkan praktek korupsi.
Apabila ada indikasi yang mengarah pada terciptanya sebuah persekongkolan harus ditelusuri. Karena, sebetulnya kasus-kasus besar pun kerap bertolak dari gejala-gejala kecil yang dibiarkan dan akhirnya berkembang menjadi sangat massif. Dengan kata lain, jangan pernah membiarkan sebuah indikasi berlalu begitu saja. Karena, semuanya memiliki potensi untuk membesar," kata Pelawi kepada KI.
Beberapa kali ketika tim Kompass Indonesia ingin konfirmasi dengan Kasudin Dikmen Jakbar, H Slamet Widodo, kata stafnya beliau tidak berada di tempat dan begitu juga Ketua Lelang, Adi Hartoko, SE. sulit ditemui, kemanakah Dia ? padahal kedua tokoh kunci inilah yang bisa memberikan penjelasan yang dibutuhkan masyarakat terkait kasus pemalsuan administratif dan dugaan persekongkolan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Sudin Dikmen Jakbar.
Bagi-bagi paket di antara kelompok sekampung itu kini sudah semakin terbuka dan seperti bukan rahasia umum lagi. Bukan hanya di kalangan wartawan dan LSM yang sehari-harinya bertugas di Walikota Adm. Jakarta Barat, bahkan hingga di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan, menurut informasi yang diperoleh dari lingkungan Sudin Dikmen Jakbar sendiri, keterlibatan “kelompok tertentu” dalam persekongkolan itu memang sudah diketahui (bahkan direstui) oleh Slamet Widodo, karena diduga berkaitan juga dengan kepentingan Walikota Jakbar, Burhanuddin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun ta-ngan dalam menangani Proyek-proyek di lingkungan Kantor Sudin Dikmen Jakbar sarat pemalsuan administratif dan persekongkolan demi memperkaya rekanan-rekanan binaan “sekampung” terbukti dengan adanya pemenang-pemenang lelang pengadaan barang dan jasa yang beralamat sama.
Temuan itu berawal dari munculnya 40 paket pengadaan di bulan April 2011, dimana 8 di antaranya bermasalah. Paket-paket yang bermasalah itu, antara lain, pengadaan Virtual 4 Dimensi Biologi, Virtual 4 Dimensi Kimia, dan locker SMA/SMK.
Menurut hasil investigasi KI, diperoleh informasi bahwa ke-8 paket yang bermasalah itu semuanya dimenangkan oleh rekanan-rekanan binaan kelompok sekampung Walikota Jakarta Barat. Karena 4 dari 8 perusahaan pemenang itu ternyata memiliki alamat yang sama.
Pelawi menambahkan persoalan ini akan saya laporkan ke Kejaksaan demi penegakan hukum agar menjadi efek jera bagi pejabat lainnya, karena pada acara pelelangan 16 paket pengadaan di bulan November 2011 di Sudi Dikmen Jakbar kejadian yang sama kembali muncul dan lagi-lagi dimenangkan oleh rekanan-rekanan binaan dari kelompok sekampung yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan administratif," tutur Pelawi. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar